Hutan Rakyat Provinsi Sumatera Utara
Oleh: Hendry Elvin Simamora (Teknisi Litkayasa Penyelia)
Kebutuhan bahan baku industri di Indonesia mencapai 50-60 juta m³ pertahun dimana sekitar 25 juta m³ adalah keperluan industri pulp dan kertas dan sebagian besar kebutuhan kayu tersebut dipasok dari hutan alam, namun kemampuan hutan produksi alam dalam penyediaan kayu semakin menurun dan terbatas (Anonim, 2006). Menurut statistik kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara rata-rata membutuhkan 1,9 juta m³ kayu bulat yang diperoleh dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), Izin Pemanfaatan Kayu dan Hutan Rakyat. Hutan tanaman mendominasi produksi kayu di Provinsi Sumatera Utara sebesar 85,98% pada tahun 2013-2015, sementara hutan rakyat memberikan kontribusi terhadap penyediaan kayu di Provinsi Sumatera Utara rata rata 8,91%, walaupun demikian hutan rakyat memiliki peluang untuk dikembangkan demi ketersediaan kayu jangka panjang terutama untuk jenis-jenis yang tidak dikembangkan di hutan tanaman.
Sereh wangi merupakan salah satu komoditi atsiri yang sangat prospektif dan kaya akan manfaat. Kandungan yang terdapat dalam tumbuhan ini dapat digunakan pada industri parfum, makanan, kosmetik, obat-obatan, dan aroma terapi. Sampai saat ini Indonesia baru menghasilkan sembilan jenis minyak atsiri yaitu: minyak cengkeh, minyak kenanga, minyak nilam, minyak akar wangi, minyak pala, minyak kayu putih, dan minyak sereh wangi. Dari sembilan jenis minyak atsiri ini terdapat enam jenis minyak yang paling menonjol di Indonesia yaitu: minyak pala, minyak nilam, minyak cengkeh, dan minyak sereh wangi.
Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat dengan Korpri, adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Korpri didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971.
Agar peran aparatur sipil negara (ASN) dapat optimal terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan, diantaranya optimasi peran SDM; peran pemimpin; tugas, kewajiban, kode etik, dan nilai-nilai dasar ASN; serta pengembangan diri. Demikian disampaikan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan (P3HH), Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si., dalam pembinaan pegawai lingkup Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli. 