Balitbang LHK Aek Nauli

Dukungan Litbang Bagi Pemulihan Danau Toba

Salah satu ekosistem yang menjadi perhatian serius berbagai pihak saat ini adalah Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Hal ini (terutama) terkait dengan penurunan fungsi ekosistem di satu sisi dan upaya pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata dunia di sisi lainnya. Secara nyata, perhatian ditunjukkan Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Danau Toba pada rangkaian perayaan kemerdekaan RI bulan Agustus tahun lalu. Namun, tidak dapat dipungkiri Danau seluas 110 ribu ha dan daerah resapan seluas 280 ribu ha yang tersebar pada tujuh kabupaten (Karo, Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi dan Samosir) telah mengalami penurunan fungsi. Hal ini tercermin dari kuantitas dan kualitas air yang menurun, serta peningkatan areal hutan dan lahan yang terdegradasi. Sejak tahun 1985 sekurangnya 16-30 ribu ha lahan hutan telah berubah tipe penutupan dan tergedradasi. Data ini tentu bisa diperdebatkan jika kita mempertimbangkan tipe penutupan awalnya, namun secara kasat mata proses degradasi terus berlangsung.

Berdasarkan Data BPS Sumatera Utara (2013), jumlah penduduk di kawasan ini sekitar 951 ribu orang, 85% menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Ketergantungan yang tinggi dan rendahnya kesadaran terhadap fungsi hutan mendorong perilaku negatif sebagian masyarakat terhadap hutan yang tersisa, diantaranya praktik pembukaan lahan dengan membakar (yang menyebar ke kawasan hutan). Produktivitas lahan umumnya rendah sehingga mendorong pembukaan lahan pertanian baru. Pengembangan sektor-sektor lain seperti usaha skala kecil dan menengah (UKM) dan pariwisata masih rendah dan tidak optimal. Dengan potensi kelas dunia, pengembangan pariwisata Danau Toba masih menghadapi kendala sistem transportasi yang kurang nyaman, promosi yang terbatas, permasalahan sanitasi, serta mentalitas masyarakat yang belum mendukung.

Program rehabilitasi di Danau Toba sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1950-an. Berbagai strategi telah diterapkan, dari pendekatan top down pada tahun 1980-an hingga pendekatan partisipatif sejak akhir 1990-an. Pada tahun 1970 melalui Instruksi Presiden, Danau Toba direboisasi dan dihijaukan dengan Pinus merkusii, jenis dominan yang ditanam. Meskipun pada tingkat tertentu dianggap sukses, laju deforestasi yang terjadi jauh lebih besar. Sejak tahun 2003, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Ribuan hektar lahan terdegradasi direhabilitasi di Danau Toba, namun keberhasilan program dipertanyakan mengingat rendahnya kemampuan bertahan hidup tanaman yang ditanam.

Belajar dari pengalaman, terdapat beberapa hal yang diidentifikasi sebagai penyebab kegagalan. Beberapa hal seperti rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, konflik tenurial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis RHL dan koordinasi yang buruk antar para pemangku kepentingan menjadi ancaman bagi keberhasilan program rehabilitasi di wilayah ini.

Kesadaran yang rendah terhadap kelestarian ekosistem dan partisipasi dalam upaya rehabilitasi tercermin pada partisipasi yang rendah dalam penangunggalan kebakaran hutan dan lahan dan luasnya lahan kosong dan terlantar. Total luas tanah terlantar mencapai 24 ribu ha, atau sekitar 18% dari total lahan pertanian yang tersedia dan kebakaran sering terjadi pada lokasi ini. Rendahnya kesadaran ini juga dimungkinkan akibat trauma masa lalu yang belum pulih. Program rehabilitasi masa lalu sering menempatkan masyarakat sebagai obyek kegiatan sehingga keterlibatan, rasa memiliki serta memelihara tanaman rehabilitasi sangat rendah. Konflik internal diantara anggota marga yang lahannya digunakan untuk penghijauan turut berpengaruh.

Strategi Pemulihan

Berbagai seri diskusi lainnya terutama di Kementerian LHK mengemukakan bahwa pemulihan Danau Toba memerlukan pendekatan khusus serta penegasan kembali pentingnya perencanaan strategis yang didasarkan pada kajian yang mendalam. Dengan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pencegahan berlanjutnya degradasi ekosistem Danau Toba serta peningkatan fungsi dan jasa lingkungannya, maka peningkatan kepedulian dan kesejahteraan masyarakat serta kapasitas lokal merupakan kata-kata kunci.

Permasalahan tenurial harus mendapat perhatian karena pada beberapa kasus dapat menghambat upaya pencapaian kegiatan. Pemahaman sosial budidaya suku Batak dalam pengembangan kearifan lokal dan strategi motivasi masyarakat dalam program konservasi dan rehabilitasi merupakan suatu keniscayaan. Di antara nilai-nilai yang diperhatikan adalah sistem kepemilikan lahannya. Selanjutnya, juga perlu diidentifikasi berbagai kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas hutan dan lahan. Dengan posisi dan potensi strategis Danau Toba sebagai tujuan wisata dan pengembangan potensi pertanian, pengembangan agroforestry dan ekowisata merupakan skema-skema yang perlu dipertimbangkan.

Revitalisasi Danau Toba juga mencakup kelestarian dan keseimbangan sumberdaya air danau. Oleh karenanya diperlukan skema yang tepat dalam pengembangan IPAL rumah tangga, komunal dan industri perhotelan di sekitar Danau Toba. Berbagai hal tersebut diharapkan berkontribusi pada perbaikan iklim mikro daerah (kenyamanan, udara segar dan air bersih) yang mendukung pemandangan indah Danau Toba, sebagai syarat penting bagi kesinambungan suatu industri wisata.

Produktivitas lahan dapat ditingkatkan dengan diversifikasi komoditas melalui pengembangan agroforestry yang tepat serta pengembangan mekanisme insentif yang tepat sebagai salah satu faktor pendorong. Peningkatan produktivitas lahan, melalui budidaya intensif maupun efisiensi penggunaan lahan akan memberikan manfaat maksimal bagi petani. Pola-pola kebun campuran antara kemenyan (HHBK penting di wilayah ini), kopi, ingul/suren, dan kaliandra sebagai sekat bakar yang diintegrasikan dengan budidaya lebah madu dapat menjadi alternatif pemanfaatan lahan yang optimal dan pencegahan kebakaran. Hal ini pada beberapa tingkat telah berhasil diaplikasikan di wilayah ini.

Beberapa kajian untuk memahami faktor-faktor utama yang menyebabkan kegagalan program rehabilitasi sebelumnya juga perlu dilakukan. Topografi yang curam dan dominasi alang-alang meningkatkan sensitivitas kebakaran dan mengurangi keberhasilan hidup tanaman. Sehingga pemodelan lansekap, kesesuaian jenis dan penyiapan bibit yang baik harus dirancang hati-hati. Perhatian khusus sebaiknya diberikan pada upaya pencegahan kebakaran terutama pada lahan komunal dan hutan negara karena banyak tanaman rehabilitasi yang hangus terbakar.

Program pemulihan ini memerlukan upaya kolektif dan terpadu dari berbagai pemangku kepentingan sehingga diperlukan peta jalan pemulihan/rehabilitasi yang disepakati semua pihak. Rencana ini harus mengakomodasi data-data terkini yang diperoleh dari wali data dari setiap aspek yang dikaji sehingga kesimpangsiuran data dan sumber dapat diminimalkan. Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak terkait lainnya terutama dengan adanya badan otoritas khusus akan meningkatkan pencapaian tujuan pemulihan yang direncanakan. Namun dari itu semua, peningkatkan pemahaman masyarakat tentang kelestarian fungsi ekosistem diharapkan dapat mendorong kesadaran untuk menjaga perairan dan hutan yang tersisa serta meningkatkan partisipasi dalam pemulihannya***

Kontributor Artikel: Aswandi

Kontributor foto: Wendra S. Manik

Bagikan ini di:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *